BELIAU menitikkan air mata. Siapa yang tak akan menitikkan air mata setelah melihat penderitaan saudara-saudara kita di Kuala Lumpur “Baru”, di sekitar Sidoarjo?

Pertanyaannya: Kenapa baru sekarang? Jawabannya pun jelas: Beliau baru tahu bila persoalannya seserius itu.

Maka, muncul pertanyaan lain: Apa yang dilakukan oleh para pejabat, para penasihat, para juru bicara, dan sekian banyak menteri di sekitar presiden? Apakah keseriusan persoalan ini tidak terdeteksi oleh mereka? Barangkali… sehingga mereka pun tidak menyampaikannya kepada presiden.

Anehnya, setelah kunjungan presiden pun pihak yang “bertanggung jawab” atas musibah, kecelakaan, atau apa pun sebutan kita bagi bencana di Sidoarjo, masih mengukur kerugian warga dengan materi.

Janji untuk membayar kerugian materi pun dibuat. Namun, janji itu tidak tanpa syarat. Pejabat tinggi negara pun segera muncul di depan layar kaca untuk menjamin bila janji itu akan dipenuhi oleh mereka yang disebutnya sebagai pengusaha berjiwa nasionalis. Luar biasa!

Namun, apakah kerugian warga Sidoarjo hanya sebatas kerugian materi? Bagaimana dengan kerugian yang tak ternilai, yang tak dapat diukur dengan materi? Bagaimana dengan kerugian “akar” dan “asal usul”? Bagaimana dengan “tempat lahir” dan “kuburan” orang tua mereka? Bagaimana dengan “desa adat” dan “tradisi” yang terkait dengan adat di desa mereka?

Bagaimana pula dengan kerugian yang diderita oleh negara? Bagaimana dengan tercemarnya nama baik penyelenggara negara yang oleh pers asing dianggap tidak berdaya menghadapi seorang menteri yang kebetulan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan proyek pembawa bencana itu?

Ada apa di balik semua itu? Ada apa di balik perjanjian Blok Cepu? Ada apa di balik “kerajaan” Freeport? Ada apa di balik pemulihan kesehatan sekian banyak perusahaan milik para pejabat yang tadinya “mati-enggan, hidup-segan”?

Selama kerugian negara, kerugian bangsa, dan kerugian warga dinilai dengan “materi” saja, selama itu pula para pemimpin kita akan mengakhiri kepemimpinan mereka dengan menitikkan air mata.

Kita tidak mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri kepemimpinannya dengan catatan yang tertulis dari tinta air mata. Saya tidak mengharapkan hal itu. Maka, bangkitlah wahai Satria, Indonesia menuntut “Kebangkitanmu”!

Pertama: Menteri, pejabat, penasihat atau siapa saja yang berada di sekitarmu dan selama ini memenjarakan dirimu dalam “istana ilusif” mesti dilengserkan, dan segera! Kemudian, gantilah mereka dengan para profesional yang memiliki track record jelas. Para profesional itu tidak perlu berafiliasi dengan partai mana pun. Loyalitas mereka mesti terhadap Ibu Pertiwi, terhadap bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bukan terhadap partai politik tertentu atau kelompok agama tertentu.

Kedua: Dualitas hukum harus segera diakhiri. Tidak boleh ada “dua macam hukum” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik kelompok mayoritas maupun minoritas mesti tunduk kepada hukum nasional yang satu dan sama. Sebab itu, peraturan-peraturan daerah yang berkiblat pada keyakinan agama tertentu, entah itu Agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddhis, atau lainnya–mesti dinyatakan tidak berlaku.

Bangsa ini memiliki cara berpakaian sendiri. Kita tidak perlu belajar cara berpakaian dari bangsa-bangsa di Timur Tengah, India, Cina, Barat atau bangsa mana pun. Apalagi mengatur cara berpakaian “asing” seperti itu lewat peraturan daerah.

Silakan mereka yang ingin berpakaian seperti Orang Arab, India, Cina, Barat, berpakaianlah seperti mereka. Kita tidak melarang. Tetapi, kita juga tidak mau didikte untuk berpakaian dengan cara tertentu. Ini tidak dapat ditoleransi lagi.

Kemampuan membaca ayat-ayat suci dalam bahasa asing seperti Bahasa Arab, Latin, Cina, atau Sanskerta tidak dapat dijadikan pasal bagi pengangkatan dan promosi seorang pejabat atau pegawai negeri sipil maupun militer di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas-jelas salah, jelas-jelas telah menyimpang dari dasar negara dan konstitusi negara kita.

Jika kesalahan-kesalahan ini dibiarkan berlanjut, kelak sejarah akan menilai kita sebagai bangsa tanpa kepribadian. Kita akan menjadi fotokopi Arab, Cina, India, Barat, atau bangsa lainnya.

Ketiga: Baik partai politik maupun setiap anak bangsa mesti diberikan “pendidikan politik”, diberikan political awareness, supaya setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pendidikan politik tidak berarti setiap orang harus berpolitik atau menjadi politisi. Tidak. Pendidikan politik berarti setiap orang mesti memahami urusan politik yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.

Partai-partai yang memiliki agenda nasional tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama dan lain sebagainya, biarlah bersatu. Sementara itu, partai-partai dengan asas agama tertentu, apalagi yang jelas-jelas menyatakan dirinya sebagai “partai dakwah” agama tertentu–jelas tidak bisa bekerja dengan partai-partai yang tidak bersifat partai dakwah.

Sebagai penasihat Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini juga menjabat sebagai RI-1, mesti menasihati para fungsionaris partai tersebut untuk memperhatikan perkara perpaduan visi, misi, dan di atas segalanya “agenda minimal” antara partai-partai yang beraliansi, berkoalisi, atau apa pun sebutannya.

Keempat: Bukan saja para teroris yang tertangkap, melainkan mereka yang mempersiapkan para teroris itu, mereka yang meracuni otak muda-mudi kita, dan partai-partai politik yang secara terbuka maupun tidak terbuka mendukung mereka, institusi-insitusi agama dan hukum yang membela mereka, semuanya harus ditindak.

Atas nama “undang-undang yang berlaku”, kita tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran bebas. Mereka telah merusak nasib bangsa ini. Mereka telah menyebabkan banyak penderitaan. Mereka telah mempermainkan martabat bangsa.

Undang-undang harus di-“berlaku”-kan, dibuat untuk menjerat para pengkhianat dan penjahat itu. Para pelaku, otak mereka, dan pihak-pihak yang membela, mesti diadili demi keutuhan negara dan keselamatan bangsa ini.

Pemimpin tertinggi bangsa ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berada di persimpangan jalan. Langkah “berikut”-nya yang diambil oleh Beliau akan menentukan arah bangsa ini ke depan.

Jika arah itu terbukti salah, maka sejarah akan mencatat kesalahan itu untuk selamanya. Catatan sejarah tidak dapat diselewengkan, tidak dapat diputarbalikkan lagi seperti dulu. Kemajuan di bidang teknologi informatika sudah tidak memungkinkan hal itu.

Maka, “langkah berikut”-mu, Saudaraku, Pemimpinku, Presidenku, tidak boleh salah. Lupakan Pemilihan Umum 2009, pusatkan seluruh energimu, kesadaranmu, perhatianmu pada “saat-ini”. Dan, saat-ini menuntut keberanianmu. Keraguanmu mesti lenyap, kebimbanganmu mesti kaubuang jauh-jauh.

Langkahmu saat ini menentukan nasib bangsa. Dan, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa kau mampu mengubah nasib bangsa ini. Maka, bangkitlah wahai Satria, angkatlah senjatamu. Ingatlah dharmamu sebagai pembela negara dan bangsa. Demi keselamatan negara dan bangsa, demi keselamatan rakyat Indonesia, bersiaplah untuk mengorbankan segalanya.

Apa arti relasi, hubungan, apa lagi materi, dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia?

Sumber: Lampung Pos , Sabtu 30 Juni 2007