Sungguh sangat mudah bagi seorang pejabat untuk mengatakan, “ikhlas, sabar…” rakyat memang mesti ikhlas, harus sabar. Bagaimana dengan para pejabat?


Persilahkan seorang wakil rakyat yang mewakili rakyat berdiri bersama rakyat yang memilihnya – apakah ia mewakili kemiskinan, kemelaratan dan kekurangan juga? Lihat penampilan wakil rakyat dan lihatlah penampilan rakyat yang memilihnya?

Apa yang mesti diikhlaskan, apa yang mesti ditanggapi dengan sabar?

Kemiskinan di Indonesia bukanlah kutukan Allah, sehingga rakyat mesti berdoa bersama setiap kali ada bencana, musibah, atau apa saja.

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh mismanagement yang terjadi. Bangsa yang memiliki sumber alam yang berlimpah- masih harus menjadi jongos di negerinya sendiri- sungguh sangat ironis, tragis.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lihat apa yang terjadi:

1. Banyak aset Negara sudah berpindah tangan menjadi milik Negara asing. Tidak hanya yang kurang menguntungkan, tetapi juga yang sangat menguntungkan – bahkan memiliki prospek yang luar biasa.

2. Telekomunikasi adalah bidang yang sangat prospektif – saat ini hampir seluruh sektor dikuasi entah oleh Singapura, atau oleh Malaysia. Bahkan, pemain baru Saudi pun sudah ada. Begitu juga dengan sektor perbankan.

3. Para pengusaha kita lebih suka jadi calo dan jual ijin – daripada mengelola perusahaan.

4. Industri kita dihancurkan oleh para pengusaha dari luar, yang saat ini malah memasuki sektor ritel.

5. Dari pakaian, bolam lampu, hingga sayur-mayur pun diimpor.

6. Raksaksa Cina dibiarkan menghancurkan seluruh infrastruktur industri lokal dengan diperbolehkan mengekspor apa saja, termasuk sayur-mayur dengan harga dumping. Ini jelas-jelas dapat dikategorikan sebagai unfair trade.

7. Para politisi selama 2 tahun terakhir ini sudah memikirkan pemilu 2009. Kesejaterahan rakyat sudah tidak terpikir sama sekali.

8. Para pejabat yang jelas-jelas korup, perusahaan milik keluarganya tidak berjalan dengan baik sebelum mereka menjadi pejabat dan kemudian tiba-tiba berkat “lampu wasiat aladin jabatan” menjadi sehat – dibiarkan tetap berada dalam kabinet. Padahal, ulahnya sudah jelas-jelal menyusahkan banyak orang.

9. Wakil rakyat lebih suka mengurusi dan membicarakan RUU yang tidak berguna, daripada memikirkan nasib Negara dan keutuhan wilayahyang sudah terancam oleh ulah bupati yang menggolkan perda-perda yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Kenapa ini terjadi?

Korupsi, Kolusi, Nepotisme – semuanya terjadi karena satu alasan:

Kita sudah tidak lagi memiliki hubungan batin dengan Ibu Pertiwi

Maka kita pun membiarkan Bunda Pertiwi diperkosa berulangkali – di depan mata kepala kita sendiri. Perhiasannya dilucuti, harta bendanya dicuri. Kita berdiri diam.

Sebab itu, kita ingin memerangi Kemiskinan, maka mau-tak-mau mesti memulainya dengan menghubungkan kembali diri kita dengan Bunda Pertiwi:

1. Negara bukanlah Tanah-Air saja – tetapi adalah Ibu kita. Hubungan kita dengan negeri ini mesti didasari oleh ikatan batin. Setiap anak bangsa mesti mencintai negeri ini sebagaimana ia mencintai ibu kandungnya sendiri. Bahkan lebih dari itu, karena Bunda Pertiwi adalah Bunda Agung yang memberi kehidupan kepada seluruh bangsa.

2. Sistem Pendidikan kita mesti diperbaiki, sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang tahan banting dan tidak malas-malasan. Para pejabat yang berkuasa saat ini adalah hasil dari sistem pendidikan yang keliru yang lebih banyak memikirkan kulit luar agama, dari pada keagamaan. Adalah tidak cukup bila seseorang beribadah secara teratur, kepedulian dia terhadap sesama adalah tolak ukur keagamaannya.

3. Koperasi mesti dihidupkan kembali.  Kita tidak membutuhkan corporations, tetapi co-operation untuk itu, instansi yang terkait harus menyelenggarakan kursus-kursus untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia kita.

4. Demokrasi memang tidak bisa ditawar lagi. Kendati demikian, Integrasi Negara mesti berada di atas segala agenda yang lain. Apa arti demokrasi, bila integrasi Negara terancam? Otak para teroris masih berkeliaran bebas, berkat siapapun jua, adalah bukti nyata akan ketidakberhasilan demokrasi.  Demokrasi yang tidak bertanggung jawab adalah bencana bagi Negara.

5. Landasan Negara, Pembukaan UUD ’45 dan Motto Negara, Bhinneka Tunggal Ika – Mesti dinyatakan FINAL. Dan tidak boleh di gugat-gugat lagi oleh siapapun jua. Sehingga,  ketertiban dan keamanan Negara terjamin dan bisa menarik lebih banyak investor dari luar.

6. Kementrian yang sudah uzur dan tidak berguna, malah merepotkan, seperti Departemen Agama mesti dibubarkan. Urusan Haji ditangani oleh komisi dibawah Deplu. Ini akan menghemat anggaran Negara.

7. KTP kita dibebaskan dari beban Kolom Agama, sehingga tidak terjadi diskriminasi seperti yang masih terjadi saat ini.